PancasilaSebagai Sumber dari Segala Sumber Hukum Negara. Fungsi ini diataur dalam Pasal 2 UU RI No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan bahwa "Pancasila Hidayat Nur WahidJakarta, – Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid, MA mengkritisi pengaitan yang mengatakan bahwa Bahasa Arab sebagai cara penyebaran Radikalisme, sebagaimana pernah dinyatakan mantan Menteri Agama Fahrurazi. Hidayat juga mengoreksi pandangan yang menyatakan bahwa bahasa Arab merupakan sarana penyebaran Terorisme sebagaimana dinukil dari pengamat militer dan intelijen Susaningtyas Kertopati. Sebaliknya, HNW justru mengingatkan bahwa ungkapan serapan yang berasal dari Bahasa Arab banyak disebut dalam Pancasila. Itu membuktikan bahwa Bahasa Arabkemahiran maupun memperbanyak penyebutannya tidak terkait dengan radikalisme maupun terorisme. Memang sudah ada klarifikasi, tetapi tidak memadai karena stigma dan tuduhan atau salah amatan itu tidak dikoreksi atau dicabut. Padahal kesalahan penilaiaannya teramat nyata. HNW sapaan akrab Hidayat Nur Wahid mengingatkan, seandainya benar amatan itu, apa mungkin Indonesia yang memerangi terorisme dan radikalisme akan mengajari Anak-anak Sekolah dan warga umumnya untuk menghafalkan dan mengamalkan Pancasila?. Bukankah Pancasila banyak memakai kosakata dalam Bahasa Arab, sementara Pancasila tetap menjadi dasar dan ideologi negara Republik Indonesia. “Bukankah dalam Pancasila kata “Adil” tetap ada dalam sila kedua dan kelima. Lalu kata “rakyat” tetap ada pada sila keempat dan kelima, adab pada sila kedua, serta hikmat, musyawarah, dan wakil pada sila keempat. Padahal semua itu serapan dari bahasa Arab?!”ujarnya melalui siaran pers, Sabtu 11/9/2021.Menurut HNW, terorisme dan radikalisme pasti bertentangan dengan demokrasi yang simbolnya ada di Parlemen. Sementara parlemen di Indonesia yaitu MPR, DPR dan DPD, masih tetap mempergunakan istilah dasar yang kesemuanya serapan dari bahasa Arab. Yaitu, Majlis, Musyawarat, Dewan, Wakil, Rakyat, serta Daerah. Bukankah itu semua berasal dari bahasa Arab?!Lebih lanjut, HNW mengatakan bahwa tuduhan dan framing tendensius tersebut patut ditolak dan dikritisi. Selain tidak sesuai dengan fakta, tetapi juga karena framing negatif itu mendowngrade nilai-nilai dalam Pancasila dan kehidupan berdemokrasi dengan simbol Parlemennya. “Jadi, apabila ada pernyataan memperbanyak Bahasa Arab disebut sebagai salah satu ciri penyebaran terorisme, disadari atau tidak itu bisa jadi bentuk “teror” terhadap Pancasila dan Parlemen Indonesia yang banyak ungkapannya diserap dari bahasa Arab,” ujarnya. HNW menegaskan bangsa Indonesia menolak radikalisme dan terorisme. Tetapi hendaknya dilakukan dengan berbasiskan kebenaran, bukan framing apalagi Islamophobia. Perlu rasional dan kritis juga, apabila penyebaran terorisme dikaitkan dengan penyebaran Bahasa Arab, lalu bagaimana dengan fakta penyebaran tindakan terorisme di Indonesia dan di dunia yang tidak terkait bahasa Arab. “Apakah OPM yang menteror kedaulatan NKRI di Papua itu berbahasa Arab? Atau Belanda/VOC yg menteror dan menjajah Indonesia ber- abad2 itu juga berbahasa Arab?. Juga terorisme supremasi kulit putih Ku Klux Klan di Amerika dan di Selandia Baru serta Kanada?. Juga teror negara Israel terhadap Palestina?. Apakah juga terkait dengan bahasa Arab?. Kan tidak. Tetapi mengapa semua itu tidak disoroti? Inilah yg menampakkan adanya Islamophobia dibalik tuduhan terhadap bahasa Arab. Radikalisme dan Terorisme tidak terkait dengan penyebaran bahasa Arab maupun lainnya. Tetapi radikalisme dan terorisme tetap ditolak, bahasa apapun yang dipergunakan,” tegasnya. Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera PKS ini menambahkan, memang banyak juga orang Arab non Muslim yang mempergunakan bahasa Arab. Tetapi secara prinsip Bahasa Arab lebih dikenal sebagai bahasa AlQuran, kitab sucinya Umat Islam, dan bahasa Hadis-hadisnya RasuluLlah SAW. Bahasa Arab di Indonesia juga makin menyebar dengan banyaknya Pondok Pesantren dan Perguruan Tinggi Islam. Juga meningkat tajamnya jumlah calon Jemaah Haji dan Umroh, serta pengajian-pengajian di TV atau Majlis-majlis Taklim. Juga karena menguatnya hubungan Politik dan Ekonomi Indonesia dengan Negara-negara berbahasa Arab di Teluk/Timur Tengah. Bahasa Arab juga sudah diterima dan menyebar secara internasional ke banyak organisasi-organisasi di tingkat gobal. Bahkan, dari enam bahasa resmi di Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB dan Persatuan Parlemen Dunia IPU salah satunya adalah bahasa Arab. TIdak hanya di level pemerintahan, lanjut HNW, bahasa Arab juga digunakan di kegiatan-kegiatan bisnis internasional, sehingga banyak pebisnis dari mancanegara berusaha belajar bahasa Arab. “Itu karena sekarang banyak negara Arab sebagai pemain utama dalam ekonomi global, sehingga banyak pebisnis bahkan mempelajari bahasa Arab. Bahkan, bahasa Arab saat ini berada di peringkat Power Language Index sebagai bahasa dunia terpenting kelima. Dan itu tentu bukan karena bahasa Arab sebagai faktor penyebaran terorisme,” ujarnya. Karena itu, Anggota Komisi VIII DPR RI yang membidangi urusan keagamaan ini mengimbau agar masyarakat dan generasi muda, waspada tapi tidak terpancing jadi saling curiga dan terpecahbelah karena adanya tuduhan tak mendasar itu. ”Generasi Muda dan masyarakat umumnya, selain belajar menggunakan dan menguasai bahasa Indonesia yang baik dan benar, juga perlu mempelajari banyak bahasa internasional, termasuk bahasa Arab untuk menghadapi kerja sama internasional dan memenangkan persaingan global. Tirulah para Pahlawan dan Bapak-bapak Bangsa yang tidak phobia dengan bahasa asing termasuk Bahasa Arab. Seperti, KH A Dahlan, KH Hasyim Asyaari, H Agus Salim, KH Mas Mansoer, KH Kahar Mudzakir, Ki Bagus Hadikusumo, KH Wahid Hasyim, M Natsir, tokoh-tokoh Pahlawan Nasional yang dikenal ahli dalam berbahasa Arab,” Luki Herdian Editor Pahala SimanjuntakMahfudMD mengemukakan pendapatnya, Pancasila sebagai dasar sekaligus ideologi negara, maka Pancasila bagi bangsa Indonesia sudah tidak bisa ditawar lagi. Pendapat serupa diungkapkan oleh Anis Ibrahim bahwa Pancasila yang telah diumumkan di dalam Pembukaan Undang Dasar 1945 adalah modus vivendi (kesepakatan luhur) bangsa indonesia.Rakyat Merdeka - Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid menegaskan kontribusi tokoh-tokoh agama Islam dalam penyusunan dasar dan ideologi negera tidak bisa dipandang sebelah mata. Mereka mampu bekerjasama, bertukar pikir serta bermufakat dengan tokoh agama lain dan kelompok nasionalis, dan berhasil merumuskan serta menyepakati Pancasila. Salah satu bukti keterlibatan tokoh-tokoh agama Islam dalam penyusunan dasar dan ideologi Pancasila, itu adalah digunakannya terminologi Al-Quran, hadis serta bahasa Arab untuk menyusun sila-sila dalam Pancasila. Seperti Ketuhanan yang Maha Esa yang berarti ajaran Tauhid. Kata adil dan beradab pada sila kedua diambil dari terminologi Al-Quran dan As-Sunah. Juga kerakyatan dan perwakilan pada sila keempat serta kelima yang merupakan istilah dalam bahasa Arab. "Penggunaan kata-kata tersebut, tidak mungkin dilakukan oleh orang awam. Bahkan, istilah itu memperlihatkan bahwa pengusulnya memiliki pengetahuan dan wawasan yang sangat kuat terhadap Al-Qur'an, Hadis dan bahasa Arab. Dan itu hanya mungkin dilakukan oleh para ulama dan tokoh agama Islam," kata Hidayat Nur Wahid, secara daring saat menyampaikan sosialisasi Empat Pilar di hadapan pengurus dan simpatisan PKS Provinsi Jambi. Acara tersebut berlangsung di aula kantor DPW PKS Provinsi Jambi, Sabtu 30/10. Baca juga Bos BPIP Pancasila Untuk Kehidupan Berbangsa Dan BernegaraIkut hadir pada acara tersebut, Anggota MPR FPKS Ahmad Syaikhu, Ketua BPW Sumbagsel Ahmad Junaidi Auli, Ketua MPW PKS Jambi Syafrudin Dwi Apriyanto, Ketua DSW PKS Jambi, Jayadi Ketua DPW PKS Jambi Heru Kustanto, Ketua DPD, DPC dan Dpra PKS se-Provinsi Jambi. Melihat rentetan fakta sejarah, sumbangsih para ulama baik di BPUPK, Panitai Sembilan maupun PPKI terhadap bangsa dan negara Indonesia, menurut Hidayat sudah semestinya umat Islam berada di garda terdepan dalam upaya-upaya mempertahankan dan melaksanakan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Bukan malah mengkafirkan atau membid'ahkan Pancasila dan UUD NRI 1945. Karena tidak semua yang tidak ada di zaman Nabi bisa dikategorikan bid'ah. "Ini adalah urusan muamalah, bukan aqidah maupun ibadah. Jadi tidak bisa dikatakan bid'ah. Apalagi sesuatu yang belum ada dizaman Nabi, tidak serta Merta masuk kategori bid'ah. Televisi dan internet misalnya, tidak ada dizaman Nabi, bahkan diciptakan oleh orang barat, itupun tidak bisa dibid'ahkan," kata Hidayat lagi. Baca juga Film Riki Rhino Tayang di MAXstream Dan Pasar InternasionalIndonesia kata Hidayat, bukanlah negara yang berdasar Agama. Tetapi Indonesia juga bukan negara yang mendasarkan dirinya pada komunis maupun ateis. Ini ditegaskan pada sila pertama Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa. Sila pertama Pancasila ini diterjemahkan oleh Ki Bagus Hadikusumo sebagai ketauhidan, atau pengakuan terhadap keberadaan Tuhan Yang Maha Esa. Sementara itu, Anggota MPR FPKS Ahmad Syaikhu menegaskan sosialisasi Empat pilar tetap penting dilaksanakan. Meskipun kadang terdapat pengulangan dalam pelaksanaannya. Karena untuk membangun peradaban dibutuhkan estafeta. Empat pilar yang terdiri dari Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika diharapkan bisa menjadi guide bagi penerus bangsa dalam mencapai cita-citanya. Baca juga HNW Pertanyakan Pengurangan Bantuan Covid-19 Untuk Anak Yatim"Para pendiri bangsa membutuhkan waktu yang lama, dengan proses yang rumit untuk menghasilkan Pancasila. Setelah proses yang sulit itu selesai, ditandai dengan kesepahaman, itulah bukti kebesaran jiwa para pendiri bangsa. Dan kita sebagai generasi penerus, wajib mempertahankan dan melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari," tutur Ahmad Syaikhu. [TIF] Update berita dan artikel menarik lainnya di Google News Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.OlehAli Ibn Muhammad al Jurjaniy, editor Ibrahim al Abyari. Terdiri dari 364 halaman berbahasa Arab tentang "bahasa arab - filsafat". Diterbitkan di sl. oleh Dar Al Riyan pada tahun 1973 dan kemudian menjadi koleksi perpustakaan sejak 23 Januari 2008. Saat ini tinggal 4 koleksi yang dapat dipinjam.
› Dari total 26 kata dalam lima sila Pancasila, terdapat delapan kata yang diserap dari bahasa Arab, yang identik dengan khazanah kebudayaan Islam. Apa saja kedelapan kata itu, apa pula maknanya? Kompas/Hendra A Setyawan Mural bertema Pancasila tergambar di dinding pagar pembatas di kawasan Tapos, Depok, Jawa Barat, Selasa 1/6/2021.Dilihat dari asal-usul kata, bahasa dalam Pancasila cukup beragam. Selain Melayu yang diikrarkan menjadi bahasa Indonesia pada Sumpah Pemuda tahun 1928, kelima sila itu juga menyerap sejumlah kata asing, seperti Sanskerta, Yunani, Inggris, dan Arab. Catatan ini akan fokus membahas delapan kata Arab dalam kata tersebut adalah adil dan beradab dalam sila kedua; kerakyatan, hikmat, permusyawaratan, dan perwakilan sila keempat; serta keadilan dan rakyat sila kelima. Apa akar dan makna dari tiap-tiap kata itu? Berikut penjelasan singkat satu per satu kata yang disarikan dari beberapa sumber, antara lain Al-Munjid fi Al-Lughah wa Al-A’lam, Al-Ma`aniy, dan Al-Munawir.`Adil, aslinya `adil, merupakan isim fa``il subyek dari kata kerja ’adala-ya````dilu-``adlan-`adalatan. Dalam serapan bahasa Indonesia, adil lebih lekat sebagai kata benda masdar-nya adalah `adl atau `adalah. Dalam bahasa Indonesia, kata benda dibentuk dengan menambahkan awalan ke- dan akhiran -an keadilan. Bentuk subyek dan kata benda yang asli dalam bahasa Arab telah bergeser saat diserap ke dalam bahasa `adl diartikan sebagai sikap seimbang atau tepat. Ungkapan wad````u syaiin fi mahallihi meletakkan sesuatu pada tempatnya kerap digunakan untuk menafsirkan kata ini. Kemanusiaan yang adil pada sila kedua Pancasila dapat dipahami sebagai prinsip memperlakukan manusia secara sama, sederajat, tanpa sila kelima, keadilan sosial menekankan asas bahwa semua penduduk hendaknya memperoleh persamaan perlakuan dalam berbagai bidang berasal dari kata adab. Artinya, sopan santun, tata krama, atau budi pekerti. Dengan awalan ber-, beradab, kata ini bermakna memiliki atau berlaku sesuai karakter sopan. Sering juga ditemukan kata peradaban untuk menggambarkan kemajuan tatanan kehidupan. Adapun kata biadab malah berarti sebaliknya, yaitu tanpa dan rakyat berakar dari kata yang sama, ra’iyyat. Artinya, sekumpulan orang atau penduduk, atau komunitas yang terpimpin. Makna ini selaras dengan ujaran terkenal bahwa setiap manusia adalah pemimpin dan bertanggung jawab atas apa yang dipimpin rakyat mengarah pada konsep yang sepenuhnya bermuara pada rakyat. Pada sila keempat, kerakyatan dipahami sebagai prinsip yang mengutamakan rakyat. Pada sila kelima, seluruh rakyat mencakup penduduk atau semua warga hikmat merupakan kata benda turunan dari kata kerja hakama-yahkumu-hukman-hikmatan. Hikmat berarti pengetahuan mendalam tentang hakikat sesuatu. Ini merupakan bentuk tunggal. Bentuk jamaknya, hikam atau sini, kemudian muncul istilah ahli hikmat yang dalam budaya Nusantara sering dilekatkan pada seseorang yang memiliki kemampuan melihat sesuatu lewat mata batin yang melampaui mata awam. Secara semantik, konotasi ini tidak terlalu sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, dapat dipahami sebagai prinsip bahwa pemimpin harus memiliki bekal pengetahuan mendalam atas segala sesuatu yang digunakan secara arif, cermat, dan hati-hati. Jika sungguh-sungguh memegang prinsip hikmat kebijaksanaan, pemimpin akan dapat menghindari sikap sewenang-wenang, apalagi hanya mengutamakan kepentingan kelompoknya atau diri ARIYANTO NUGROHO Beberapa peserta aksi Peringatan Hari Lahir Pancasila di Jalan Margonda Raya, Kota Depok, Jawa Barat, mengenakan baju adat, Selasa 1/6/2021. Dalam aksi itu, Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada Kagama Depok dan Komunitas Harmoni Warna Indonesia ini membagikan stiker bergambar Garuda Pancasila kepada para pengendara yang melintasi jalan. Mereka juga menyanyikan lagu ”Garuda Pancasila” dengan iringan rebana di tepi jalan juga ”Kurban” atau ”Qurban”, Mana Penulisan yang Benar?Permusyawaratan berasal dari kata musyaawarah yang dibentuk dari kata kerja syaawara-yusyaawiru-musyaawaratan. Kata ini diserap oleh bahasa Indonesia dengan maksud pembahasan bersama dengan menghargai berbagai pendapat dalam memutuskan suatu perkara. Dari perspektif ini, kemudian dibentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat. Majelis semakna dengan perwakilan, yang diserap dari wakil, merupakan ism fa`il subyek dari kata wakala. Artinya, utusan atau orang yang mendapat kuasa untuk menggantikan orang atau sekelompok orang lain dalam satu urusan. Kata ini kemudian juga dinukil untuk nama Dewan Perwakilan Rakyat. Dewan berarti lembaga atau dalam permusyawaratan/perwakilan pada sila keempat dapat dipahami bahwa kepemimpinan negara ini ditangani oleh lembaga yang mengedepankan prinsip musyawarah dan perwakilan. Semua keputusan mempertimbangkan dan ditentukan oleh suara rakyat melalui orang-orang yang terpilih sebagai utusan yang memperjuangkan kepentingan serapan kata Arab—juga serapan dari Sanskerta, Yunani, dan Inggris—menunjukkan keterbukaan dasar negara Indonesia. Sebagaimana pesan dalam setiap sila, bahasa dalam Pancasila pun bersifat kosmopolit alias terbuka pada kebudayaan ini dipengaruhi oleh para pendiri bangsa yang memang akrab dengan istilah dan konsep Arab yang identik dengan kebudayaan Islam. Maklum saja, sebagian anggota Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia BPUPKI yang menyiapkan dasar negara, seperti Soekarno dan Mohammad Yamin, juga mempelajari literatur Islam. Maka, agak aneh jika sebagian kelompok di negeri ini masih ngotot saja mempertentangkan Pancasila dengan aneh jika sebagian kelompok di negeri ini masih ngotot saja mempertentangkan Pancasila dengan juga Tawfiq Ramadan al-Bouti Jangan Biarkan Ekstremisme Membesar EditorAloysius Budi Kurniawan
Makajangan salah, pada kesempatan ini, TADRIIB sebagai media berlatih bahasa Arab akan menjelaskan bagaimana PANCASILA itu jika dibaca dengan bahasa Arab. Wah, nanti pasti ada yang mempraktikkannya saat upacara ni. Eit, kamu bisa saja mempraktikkannya saat upacara. Namun harus minta izin dahulu kepada gurumu yaheSahabat TADRIIBJika sahabat tadriib telah menguasai kosakata tentang pemerintahan, tentu pernahkah sahabat merenungkan apa bahasa Arab dari Pancasila yang menjadi dasar Negara Republik Indonesia? Maka jangan salah, pada kesempatan ini, TADRIIB sebagai media berlatih bahasa Arab akan menjelaskan bagaimana PANCASILA itu jika dibaca dengan bahasa Arab. Wah, nanti pasti ada yang mempraktikkannya saat upacara ni. Eit, kamu bisa saja mempraktikkannya saat upacara. Namun harus minta izin dahulu kepada gurumu ya…heBerikut adalah Pancasila dalam Bahasa Arab. Hafalkan dengan الْخَمْسَةُ1. Ketuhanan Yang Maha Esaالرَّبَّانِيَّةُ الْمُتَفَارِدَةُ2. Kemanusiaan yang adil dan beradabالْإِنْسَانِيَّةُ الْعَادِلَةُ الْمَهَابَةُالْوَحْدَةُ الْإِنْدُوْنِيْسِيَّا4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksaan dalam permusyawaratan/ perwakilanالشَّعْبِيَّةُ الْمُوَجَّهَةُ بِالْحِكْمَةِ وَالشُّوْرَى لِلنِّيَابَةِ5. Keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesiaالْعَدَالَةُ الْإِجْتِمَاعِيَّةُ لِكَافَّةِ الشَّعْبِى الْإِنْدُوْنِيْسِيِّDalamkehidupan suatu bangsa, pendidikan mempunyai peranan yang amat penting untuk menjamin perkembangan dan kelangsungan kehidupan bangsa. Indonesia adalah negara yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang D asar 1945 yang di dalamnya diatur bahwa pendidikan diusahakan dan diselenggarakan oleh pemerintah sebagai satu sistem pengajaran nasional.
JAKARTA - Islam telah mempengaruhi budaya Indonesia secara menyeluruh dan mengesankan di segala bidang. Islam terutama sangat kuat mempengaruhi budaya Indonesia di bidang kemasyarakatan dan kenegaraan. Dalam buku berjudul Karya Lengkap Nurcholish Madjid dijelaskan dalam perumusan nilai-nilai Pancasila sendiri, unsur-unsur Islam itu akan segera tampak dalam konsep-konsep tentang adil, adab, rakyat, hikmat, musyawarah, dan wakil. Isi sila keempat Pancasila adalah “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, dalam permusyawaratan perwakilan”. Menurut Nurcholish, dapat disebutkan rumusan sila keempat Pancasila itu sangat mirip dengan ungkapan bahasa Arab yang sering dijadikan dalil dan pegangan oleh para ulama, yaitu Ra's al-Hikmah al-Masyurah yang artinya, pangkal kebijaksanaan adalah musyawarah. Pepatah Arab inilah yang digunakan oleh H Agus Salim untuk mengusulkan kosakata hikmah kebijaksanaan dan musyawarah dalam sila keempat Pancasila itu. Dari contoh yang diambil dari rumusan dasar negara itu, menurut Nur Cholis, dapat diketahui unsur-unsur Islam terpenting dalam budaya Indonesia adalah di bidang konsep-konsep sosial dan politik. Negara Indonesia memang bukan sebuah negara yang didirikan untuk satu golongan, tetapi untuk semua yang bertanah air Indonesia. Oleh karena itu, penyelenggaraan negara didasarkan pada permusyawaratan perwakilan. Dalam urusan kemasyarakatan, menurut Nurcholish, Rasulullah pun diperintahkan oleh Allah untuk menjalankan musyawarah, dan untuk bersikap teguh melaksanakan hasil musyawarah itu dengan bertawakal kepada Allah Q 3159. Sejalan dengan itu, menurut dia, masyarakat kaum beriman sendiri dilukiskan dalam Kitab Suci sebagai masyarakat yang dalam segala perkaranya, membuat keputusan melalui musyawarah. Menurut dia, masyarakat pimpinan Nabi dan masyarakat pimpinan empat khalifah yang bijaksana adalah masyarakat yang ditegakkan di atas dasar prinsip musyawarah. Dalam tinjauan ajaran yang lebih mendalam, Nur Cholish menjelaskan musyawarah tidak hanya merupakan wujud rasa kemanusiaan karena didasari oleh sikap penghargaan kepada sesama manusia, tetapi juga merupakan wujud rasa ketuhanan atau takwa.
Jikatak percaya, cobalah tengok cara Nabi Muhammad memahami Al-Qur'an dalam menyelesaikan pelbagai problem yang dihadapi pada waktu dulu. Beliau juga seorang penafsir yang berada dalam ruang bangsa Arab. Ketika memahami dan mengamalkan nilai Al-Qur'an, beliau tentu sangat paham konteks dan kondisi orang Arab dimana Nabi hidup.
Jakarta - Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Tunisia menggelar acara peluncuran buku Pidato Bung Karno 1 Juni 1945 dalam bahasa Arab di Wisma Dubes RI untuk Tunisia. Hadir sebagai narasumber salah satunya Dubes RI untuk untuk Tunisia Zuhairi Misrawi;Turut hadir pula Sofyan Rajab, Pimpinan Redaksi Harian al-Shabah, dan Najmuddin 'Akkari, wartawan senior al-Shorouk. Selain itu, hadir juga Ahmad Ounais, mantan Menteri Luar Negeri Tunisia, para mantan Duta Besar Tunisia untuk Indonesia, dan juga diramaikan oleh para mahasiswa Indonesia di Zuhairi Misrawi menyampaikan dalam orasinya, bahwa Pancasila merupakan mata air ideologi dan falsafah yang sudah terbukti menjaga persatuan dan mampu membawa Indonesia pada kemajuan. "Pada Hari Lahir Pancasila 1 Juni 1945, kami menyampaikan syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa, karena Pancasila sebagai ideologi, falsafah, dan dasar negara telah mampu membangun keyakinan seluruh warga bangsa untuk menjaga kebersamaan. Pancasila telah terbukti membangun spirit gotong-royong dalam hati sanubari setiap warga," kata Zuhairi."Sebab itu, Indonesia dapat meraih kemajuannya dan memberikan inspirasi pada dunia agar selalu mengedepankan kerjasama dan perdamaian. Diplomasi Indonesia secara kongkrit juga dibangun di atas nilai-nilai Pancasila. Diplomasi Indonesia adalah diplomasi gotong-royong, yang di dalamnya ada nilai persahabatan dan persaudaraan kemanusiaan", ujar kader PDIP Zuhairi Misrawi secara simbolik memberikan buku Pidato Bung Karno Pancasila 1 Juni 1945 dalam bahasa Arab kepada Ahmad Ounais, mantan Menteri Luar Negeri Tunisia, para mantan Dubes Tunisia untuk Indonesia dan para wartawan asal Sofwan Rajab dan Najmuddin Akkari menyampaikan kekagumannya pada Indonesia yang benar-benar mengamalkan juga 'Jokowi Sebut Pancasila Sangat Relevan untuk Dunia'[GambasVideo 20detik] rfs/rfslV1AkG.